header-int

Merespon Kebijakan Pusat, Bappeda Pamekasan Lakukan Asistensi Penggunaan DBHCHT

Rabu, 22 Nov 2017, 08:28:26 WIB - 211 View
Share
Merespon Kebijakan Pusat, Bappeda Pamekasan Lakukan Asistensi Penggunaan DBHCHT

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), berdampak pada beberapa kebijakan penggunaan DBHCHT di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut BAPPEDA Pamekasan mengadakan Asistensi Penggunaan DBHCHT pada P-APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mengundang Beberapa OPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan. Tujuan diadakannya asistensi ini tak lain adalah untuk melakukan pemetaan pengaturan terhadap penggunaan kegiatan DBHCHT sesuai dengan PMK No. 28/PMK.07/2016. Rapat ini berlangsung hari Senin (21 November 2017) di Ruang Rapat BAPPEDA Pamekasan dan dijadwalkan akan berakhir pada hari itu juga.

Perubahan mendasar yang tertuang dalam PMK baru ini adalah penggunaan DBHCHT yang semula bersifat specific grant / earmarked kini dapat digunakan dengan presentase 50% (maksimal) untuk block grant (dana yang bersifat umum) dan 50% (minimal) untuk  specific grant (dana yang telah ditentukan peruntukannya). Perubahan ini didasarkan pada PMK No. 28/PMK.07/2016 yang merupakan pengganti dua peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 84/PMK.07/2008 dan PMK Nomor 20/PMK.07/2009. Penggunaan DBHCHT paling sedikit 50% (specific grant) untuk mendanai program/kegiatan sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas bahan baku;
  2. Pembinaan industri;
  3. Pembinaan lingkungan sosial;
  4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selain digunakan untuk specific grant, DBHCHT juga dapat digunakan paling banyak 50% untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (block grant). Penggunaan dana tersebut dapat disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya, dan Belanja Murni APBD. Dalam rangka penggunaan DBHCHT, Kepala Daerah juga dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBHCHT.

Unidha
© 2018 Bappeda Kabupaten Pamekasan Bappeda Kabupaten Pamekasan : Facebook Twitter Linked Youtube